Sejarah

Sejarah Program Studi

Gagasan pendirian Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Udayana berawal dari visi strategis Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM), pendiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sekaligus Rektor Universitas Udayana pada saat itu. Ia memandang bahwa Bali, sebagai wilayah dengan interaksi global yang tinggi, memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat kajian dan pendidikan di bidang hubungan internasional. Dari pemikiran tersebut muncul kebutuhan untuk menghadirkan program studi yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga mampu membaca realitas global dan menjawab tantangan diplomasi Indonesia di masa depan.

Gagasan ini menemukan momentumnya melalui pendirian Institute for Peace and Democracy (IPD) di Kampus Bukit Jimbaran. IPD merupakan lembaga bentukan negara yang berperan mengembangkan nilai-nilai perdamaian dan demokrasi, serta menjadi pelaksana berbagai program strategis Indonesia dalam diplomasi demokrasi global. Salah satu program utamanya adalah Bali Democracy Forum (BDF), forum dialog antarnegara yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda.

Kehadiran IPD menegaskan posisi Universitas Udayana sebagai salah satu simpul penting dalam diplomasi demokrasi di kawasan Asia. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Universitas Udayana yang diikuti dengan peresmian IPD oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Desember 2008 menjadi tonggak penting yang memperkuat langkah pendirian FISIP sekaligus Program Studi Hubungan Internasional — yang kemudian menjadi program studi HI pertama di Provinsi Bali.

Sebagai lembaga independen dan nirlaba, IPD aktif menyelenggarakan berbagai lokakarya, penelitian, dan publikasi dengan melibatkan pakar serta organisasi nasional dan internasional. Aktivitas intelektual tersebut menjadi laboratorium bagi pengembangan ilmu sosial dan politik di lingkungan FISIP, khususnya bagi Program Studi Hubungan Internasional. Sinergi antara IPD dan FISIP diharapkan dapat memperkuat pengembangan nilai-nilai demokrasi, perdamaian, dan diplomasi budaya, sekaligus memperluas kajian ilmu hubungan internasional yang relevan dengan dinamika global.

Dukungan terhadap ide pendirian Program Studi Hubungan Internasional datang dari berbagai pihak, termasuk Menteri Luar Negeri RI saat itu, Dr. N. Hassan Wirajuda. Gagasan tersebut kemudian dimatangkan melalui penyusunan proposal pendirian program studi guna memperoleh izin operasional dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam proses ini, sejumlah akademisi berperan penting, di antaranya Prof. Dr. I Wayan Suandi, Drs., SH., M.Hum.; Drs. Ketut Sudhana Astika, M.Si.; dan Dr. Drs. Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, M.Si., serta dibantu oleh dosen muda seperti Dr. Ni Luh Kebayantini, M.Si.; I Gusti Agung Alit Suryawati, S.Sos., M.Si.; I Made Anom Wiranata, S.IP., M.A.; Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si.; I Ketut Winaya, S.Sos.; Ni Wayan Supriliani, S.Sos.; dan Drs. I Putu Suhartika, M.Si.

Melalui kerja kolaboratif dan semangat akademik yang tinggi, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Udayana akhirnya berdiri sebagai wujud nyata komitmen untuk mengembangkan pusat kajian hubungan internasional yang berakar pada nilai-nilai lokal Bali namun berorientasi global. Kehadirannya menjadi ruang intelektual bagi generasi muda untuk menumbuhkan kepekaan terhadap isu-isu global, nilai-nilai perdamaian, dan semangat diplomasi Indonesia di kancah internasional.